Perkembangan Proses Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Kala Ke Periode

Perkembangan Proses Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Periode Ke Periode – . Proses penyelenggaran negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dikaji.

Meskipun ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketika pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengamanatkan bentuk negara kesatuan sebagai bentuk negara yang baku dan tidak sanggup ditawar lagi bagi bangsa Indonesia, akan tetapi dalam perjalanannya tidak semulus yang diperkirakan.

Negara kita tercinta pernah mengalami periode di mana konsep negara kesatuan diganti dengan federalisme. Hal tersebut dilakukan alasannya kondisi yang memaksa kita untuk mengubah bentuk negara. Tujuannya yaitu biar Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan segera pergi dari tanah air Indonesia.

Berikut ini akan dipaparkan periodisasi penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah mencatat ada lima periode besar proses penyelanggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut terjadi terutama alasannya adanya pergantian undang-undang dasar.

Perkembangan Proses Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Periode Ke Per Perkembangan Proses Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Periode Ke Periode

5 Periode Besar Proses Penyelengaraan Dalam Negara RI

1. Periode 18 Agustus 1945 hingga dengan 27 Desember 1949

Pada periode ini bentuk negara Republik Indonesia yaitu kesatuan, dengan bentuk pemerintahan yaitu republik dan presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Adapun, sistem pemerintahan yang digunakan yaitu sistem pemerintahan presidensial.

Dalam periode ini yang digunakan sebagai landasan yaitu Undang- Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam praktiknya belum sanggup dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia gres saja memproklamirkan kemerdekaannya.

Pada waktu itu semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan, yang gres saja diraih, dari rongrongan kekuatan absurd yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang gres sanggup diwujudkan hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan
tanggan pemerintah pusat.

Adapun, departemen yang dibuat untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang gres dibuat terdiri atas delapan wilayah yang terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.

Kondisi di atas didasarkan pada Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR/DPR RI belum dimanfaatkan alasannya pemilihan umum belum diselenggarakan.

Lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ibarat MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum sanggup diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibuat berdasarkan undang-undang.

Untuk mengatasi hal tersebut, Undang Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal IV Aturan Peralihan menyatakan bahwa Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan pertimbangan Agung dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaanya dijalankan oleh Presiden dengan pertolongan sebuah komite nasional.

Pasal IV Aturan Peralihan ini secara pribadi menunjukkan kekuasaan yang teramat luas kepada presiden. Dengan kata lain, kekuasaan presiden mencakup kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif), menjalan kekuasaan MPR dan dewan perwakilan rakyat (legislatif) serta menjalankan kiprah DPA. Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada presiden hanya untuk sementara waktu saja, biar penyelenggaraan negara sanggup berjalan.

Oleh alasannya itu , PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan dua ayat Aturan Tambahan yang menegaskan sebagai berikut.

Dua Ayat Aturan Tambahan PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945
(1) Dalam enam bulan setelah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
(2) Dalam enam bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk memutuskan Undang-Undang Dasar.

Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator, alasannya kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, pemerintah RI mengeluarkan tiga buah maklumat.

Tiga Buah Maklumat Pemerintah RI Untuk Melawan Propaganda Belanda dan Dunia Internasional

1) Maklumat Wapres Nomor X (baca eks) tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar bisa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir (seharusnya berlaku selama enam bulan). Kemudian maklumat tersebut menunjukkan kekuasaan MPR dan dewan perwakilan rakyat yang semula dipegang oleh Presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya maklumat ini yaitu penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

2) Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. wacana pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akhir dari anggapan pada ketika itu bahwa salah satu ciri demokrasi yaitu multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya biar dunia barat menilai bahwa Indonesia yaitu negara yang menganut asas demokrasi.

3) Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, yang pada dasarnya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar RI 1945 yang memutuskan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintah Indonesia.

Ketiga maklumat di atas menunjukkan imbas yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan gres sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer.

Dengan sistem ini presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan, presiden hanya sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Kabinet dalam hal ini para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden akan tetapi kepada dewan perwakilan rakyat yang kekuasaannya dipegang oleh BP KNIP.

Secara konseptual perubahan ini diperlukan akan bisa mengakomodir semua kekuatan yang ada dalam negara ini. Akan tetapi, pada kenyataannya, sistem ini justru membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil. Kabinet-kabinet parlementer yang dibuat praktis sekali dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR.

Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sutan Syahrir yang dilanjutkan dengan kabinet Syahrir II dan III. Sewaktu bubarnya kabinet Syahrir III, sebagai akhir meruncingnya pertikaian antara Indonesia-Belanda, pemerintah membentuk Kabinet Presidensial kembali (27 Juni 1947-3 Juli 1947). Namun atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk Kabinet Parlementer, ibarat berikut.

1) Kabinet Amir Syarifudin I : 3 Juli 1947- 11 November 1947
2) Kabinet Amir Syarifudin II: 11 November 1947-29 Januari 1948
3) Kabinet Hatta I : 29 Januari 1948-4 Agustus 1949
4) Kabinet Darurat (Mr. Sjafruddin Prawiranegara) : 19 Desember 1948-4 Agustus1949
5) Kabinet Hatta II : 4 Agustus 1949-20 Desember 1949)

Akibat kondisi pemerintahan yang tidak stabil alasannya kabinet yang dibuat tidak bertahan usang serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, Partai Komunis Indonesia pada tahun 1948 melaksanakan pemberontakan di Madiun untuk mendirikan Negara Soviet Republik Indonesia.

Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat semakin menderita. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil janji Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

2. Periode 17 Agustus 1950 hingga dengan 5 Juli 1959

Pada periode ini, Indonesia memakai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (UUDS 1950) yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950.

Bentuk negara Indonesia pada periode ini yaitu kesatuan yang kekuasannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan kawasan didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan yaitu republik, dengan kepala negara yaitu seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut.

Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini yaitu sistem pemerintahan parlementer dengan memakai kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan negara mencakup Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.

Pada ketika mulai berlakunya UUDS RI 1950, dibuat Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan adonan anggota dewan perwakilan rakyat RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh presiden.

Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950-1959, telah terjadi 7 kali pergantian kabinet.

7 kabinaet pada periode 1950-1959

1) Kabinet Natsir : 6 Sepetember 1950-27 April 1951
2) Kabinet Sukiman-Suwirjo : 27 April 1951-3 april 1952
3) Kabinet Wilopo : 3 April 1952-30 Juli 1953
4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I : 30 Juli 1953-12 Agustus 1955
5) Kabinet Burhanudin Harahap : 12 Agustus 1955-24 Maret 1956.
Pada masa kabinet ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 1953. Pemilu 1955 dilaksanakan selama dua tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk menentukan anggota tubuh legislatif dan tanggal 15 Desember untuk menentukan anggota konstituante.
6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II : 24 Maret 1956-9 April 1957
7) Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) : 9 April 1957-10 Juli 1959.

Dampak lain dari jatuh bangunnya kabinet yaitu pemerintahan menjadi terganggu, pembangunan terhambat dan timbulnya banyak sekali duduk perkara terutama yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan ibarat pemberontakan DI/TII, RMS di Maluku, APRA di Bandung, PRRI-Permesta dan sebagainya. Hal tersebut membuat kondisi negara menjadi kacau.

Hal yang mengakibatkan kondisi negara kacau pada periode ini yaitu tidak berhasilnya tubuh konstituante menyusun undang-undang dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan mengakibatkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu.

Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan Proses Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Periode Ke Per Perkembangan Proses Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Periode Ke Periode

Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal sementara di sisi lain kondisi negara semakin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong presiden untuk memakai wewenangnya yakni mengeluarkan Dektrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, yang berisi di antaranya sebagai berikut.

Dektrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959
1) Pembubaran konstituante
2) Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
3) Pembentukan MPR dan DPA sementara

Silahkan simak Juga  Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia Menunur Undang-Undang Dasar 1945

 

3. Periode 5 Juli 1959 hingga dengan 11 Maret 1966 (Masa Orde Lama)

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali memakai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibuat pada tanggal 9  Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas unsur-unsur berikut.

Unsur Kabinet Kerja
1) Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang perdana menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri.
2) Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang alasannya jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut yaitu Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa agung, Ketua Dewan Perancang Nasional dan Wakil Ketua Dewan pertimbangan Agung.

3) Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang.

Pada periode ini muncul fatwa di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia, yang dipelopori Presiden Soekarno, yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang kemudian hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akhir dari kekecewaan tersebut Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin.

Pada mulanya wangsit demokrasi terpimpin yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun, usang kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Akhirnya, segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah.

Segala kebijakan didasarkan kepada kehendak pribadi dan tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan berlangsung otoriter, dan terjadinya pengkultusan inpidu.
 

Perkembangan Proses Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Periode Ke Per Perkembangan Proses Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Periode Ke Periode

Pelaksaan pemerintahan pada periode ini, meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dalam kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini yaitu beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin.

Penyimpangan – Penyimpangan Masa Demokrasi Terpinpin
1) Membubarkan dewan perwakilan rakyat hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk dewan perwakilan rakyat Gotong Royong (DPRGR) yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
2) Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
3) Penetapan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS.
4) Membentuk Front Nasional melalui Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959 yang anggotanya berasal dari banyak sekali organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia.
5) Terjadinya pemerasan terhadap Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi tiga unsur yang disebut Trisila, kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi satu unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom (nasionalis, agama dan komunisme).

Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Gagasan Nasakom ini begitu dijunjung tinggi oleh Presiden Soekarno, sampai-sampai dimasukkan dalam UU RI Nomor 18 Tahun 1965 wacana Pemerintah Daerah.

Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukkan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, bila di suatu kawasan hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah.

Hal inilah yang membuat PKI mendapat posisi yang strategis bahkan lebih banyak didominasi sehingga alasannya merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melaksanakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang ditandai dengan dibantainya 7 orang perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

4 Periode 11 Maret 1966 hingga dengan 21 Mei 1998 (masa Orde Baru)

Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya, risikonya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru, yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto.

Soeharto muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap.

Ekses dari kebijakan tersebut yaitu digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh alasannya itu, jikalau terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, pegawanegeri keamanan akan menindaknya dengan tegas. Sebab jikalau stabilitas keamanan terganggu, maka pembangunan ekonomi akan terganggu.

Jika pembangunan ekonomi terganggu, maka pembangunan nasional tidak akan berhasil. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru yaitu sebagai berikut.

Kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru

1) Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya 70 dollar Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari 1.000 dollar Amerika Serikat.
2) Suksesnya agenda transmigrasi.
3) Suksesnya agenda Keluarga Berencana.
4) Sukses memerangi buta huruf.

Akan tetapi, dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melaksanakan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa Pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru yaitu sebagai berikut.

Penyimpangan Konstitusional Pada masa Pemerintahan Orde Baru

1) Bidang Ekonomi
Penyelengaraan ekonomi tidak didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan inpidu.

2) Bidang Politik
Kekuasaan berada di tangan forum eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih lebih banyak didominasi dibandingkan dengan forum legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, banyak sekali keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat.

3) Bidang hukum
Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan.

Supremasi aturan tidak sanggup ditegakkan alasannya banyaknya oknum penegak aturan yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang bersahabat dengan penguasa.

Segala penyimpangan yang disebutkan di atas telah melahirkan kekuasaan pemerintahan Orde Baru menjadi absolut. Hal itu mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional.

Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Akibatnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri.

Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999.

Silahakn Simak Juga  Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

 

5. Periode 21 Mei 1998-sekarang (masa reformasi)

Periode ini disebut juga kala reformasi. Gejolak politik di kala reformasi semakin mendorong perjuangan penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang higienis dari korupsi, kongkalikong dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara.

Memasuki masa Reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk membuat sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau administrator dan jaminan atas hak asasi insan dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu melaksanakan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diperlukan sanggup terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan
Indonesia, baik sebelum maupun setelah perubahan sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial.

Perubahan tersebut telah mengubah kiprah dan kekerabatan presiden dengan DPR. Jika dulu presiden mempunyai peranan yang dominan, bahkan dalam praktiknya sanggup menekan lembaga-lembaga negara yang lain, maka kini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi kiprah yang lebih proporsional (berimbang) terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan presiden menjadi lebih ketat.

Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, maka pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pembatalan dan penambahan lembagalembaga negara.

Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan perubahan – perubahan fundamental dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut.

Perubahan – Perubahan Mendasar dalam Ketatanegaraan Indonesia Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945

1.    Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar (Pasal 1)
2.    MPR merupakan forum bikameral, yaitu terdiri dari dewan perwakilan rakyat dan DPD (Pasal 2)
3.    Presiden dan Wapres dipilih pribadi oleh rakyat (Pasal 6A)
4.    Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sanggup dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7)
5.    Pencantuman hak asasi insan (Pasal 28 A-28J)
6.    Penghapusan DPA sebagai forum tinggi negara
7.    Presiden bukan mandataris MPR
8.    MPR tidak lagi menyusun GBHN
9.    Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial (Pasal 24B dan 24C)
10.    Anggaran pendidikan minimal 20 % (Pasal 31)
11.    Negara kesatuan dihentikan diubah (Pasal 37)
12.    Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus

Demikian wacana Perkembangan Proses Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Periode Ke Periode, semoga bermanfaat.