Ketentuan Konstitusional Perihal Bada Pemeriksa Keuangan ( Bpk)

Ketentuan Konstitusional Tentang Bada Pemeriksa Keuangan ( BPK) – .
Apa yang akan terjadi apabila tidak ada investigasi keuangan? Mungkin saja akseptor uang akan memakai uang seenaknya. Oleh alasannya yaitu itu, investigasi keuangan merupakan alat untuk mengontrol biar uang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana dengan keuangan negara?

Penggunaan keuangan negara juga harus dikontrol. Para pengguna uang negara harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut kepada negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara mempunyai alat atau forum yang fungsinya mengontrol penggunaan keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat dengan BPK.

BPK merupakan forum negara yang bertugas untuk menyidik pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, BPK merupakan forum negara yang keberadaannya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Konstitusional Tentang Bada Pemeriksa Keuangan  Ketentuan Konstitusional Tentang Bada Pemeriksa Keuangan ( BPK)

Sebelum dilakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai BPK terintegrasi dalam ketentuan ihwal keuangan negara yaitu Pasal 23 Ayat (5). Akan tetapi sesudah terjadi perubahan ketiga pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai BPK ini jauh lebih rinci yaitu sebagai berikut ini.

Ketentuan – Ketentuan Mengenai BPK

Bab VIIIA 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk menyidik pengelolaan dan tanggung jawab ihwal keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil investigasi keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil investigasi tersebut ditindaklanjuti oleh forum perwakilan dan/ atau tubuh sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan mempunyai perwakilan di setiap provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Pasal 23G

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, BPK mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan forum negara lainnya.

Silahkan Simak Juga Tentang Peran Bank Sentral dan Yang Mana kolam Sentral Itu