Upaya Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Insan Nasional Dan Internasional

Upaya Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional. Kasus HAM sangatlah banyak begitu juga cara menyesaikannya.
Setiap kasus mempunyai cara penyelesiannya yang berbeda tergantung masalahnya menyerupai apa. Nah berikut yaitu Upaya Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Silahakn simak juga Berbagai Macam Contoh Kasus Pelanggaran HAM.

Upaya Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kasus pelanggaran HAM akan senatiasa terjadi kalau tidak secepatnya ditangani. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya akan disebut sebagai unwillingness state atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional.

Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan aturan negara itu lemah dan wibawanya jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab. Sebagai negara aturan dan beradab, tentu saja Indonesia tidak mau disebut sebagai unwillingness state. Indonesia selalu menangani sendiri kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya tanpa proteksi dari Mahkamah Internasional. Contoh-contoh kasus
yang dikemukakan pada bab sebelumnya merupakan bukti bahwa di negara kita terdapat proses peradilan untuk menangani persoalan HAM, terutama yang sifatnya berat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 ihwal Pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM diperiksa dan diselesaikan di pengadilan HAM ad hoc yang dibuat menurut keputusan presiden dan berada di lingkungan peradilan umum. Setelah berlakunya undang-undang tersebut, kasus pelanggaran HAM di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di Pengadilan HAM. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dilakukan menurut ketentuan Hukum Acara Pidana. Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan HAM sanggup dilakukan paling usang 90 hari dan sanggup diperpanjang paling usang 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan tempat hukumnya.

Penahanan di Pengadilan Tinggi dilakukan paling usang 60 hari dan sanggup diperpanjang paling usang 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling usang 60 hari dan sanggup diperpanjang paling usang 30 hari.

Adapun penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi insan yang berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melaksanakan penyelidikan, Komnas HAM sanggup membentuk Tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran hak asasi manusia, diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik. Jaksa Agung wajib menindaklanjuti laporan dari Komnas HAM tersebut. Jaksa Agung sebagai penyidik sanggup membentuk penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Proses penuntutan kasus pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung sanggup mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat. Setiap ketika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sanggup meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan kasus pelanggaran hak asasi insan yang berat. Jaksa penuntut umum ad hoc sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji.

Selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi insan yang berat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM paling usang 180 hari sehabis berkas kasus dilimpahkan dari penyidik kepada Pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Dalam hal kasus pelanggaran hak asasi insan yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, kasus tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling usang 90 hari terhitung semenjak kasus dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan kasus pelanggaran HAM di Pengadilan Tinggi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas dua orang hakim Pengadilan

Tinggi yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc. Kemudian, dalam hal kasus pelanggaran hak asasi insan yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, kasus tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling usang 90 hari terhitung semenjak kasus dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan kasus pelanggaran HAM berat di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas dua orang Hakim Agung dan tiga orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas tawaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional

Poses penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan HAM internasional secara umum sama dengan penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan yang lain, sebagaimana diatur dalam aturan program pidana di Indonesia.

Secara garis besar, apabila terjadi pelanggaran HAM yang berat dan berskala internasional, proses peradilannya sebagai berikut.

a.    Jika suatu negara sedang melaksanakan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible (ditolak) untuk menangani kasus kejahatan tersebut. Akan tetapi, posisi inadmissible sanggup menjelma admissible (diterima untuk menangani perkaran pelanggaran HAM), apabila negara yang bersangkutan enggan (unwillingness) atau tidak bisa (unable) untuk melaksanakan kiprah pemeriksaan dan penuntutan.

b.    Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara, kemudian negara yang bersangkutan telah tetapkan untuk tidak melaksanakan penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan tersebut, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible. Namun, dalam hal ini, posisi inadmissible sanggup menjelma admissible bila putusan yang menurut keengganan (unwillingness) dan ketidakmampuan (unability) dari negara untuk melaksanakan penuntutan.

c.    Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan aturan yang tetap, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah menempel asas nebus in idem. Artinya, seseorang tidak sanggup dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama sehabis terlebih dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan pengadilan peradilan yang berkekuatan tetap.

Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan itu bersalah, berakibat akan jatuhnya sanksi. Sanksi internasional dijatuhkan kepada negara yang dinilai melaksanakan pelanggaran atau tidak peduli terhadap pelanggaran hak asasi insan di negaranya.

Sanksi yang diterapkan bermacam-macam, di antaranya:
1) diberlakukannya travel warning (peringatan ancaman berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga negaranya,
2) pengalihan investasi atau penanaman modal asing,
3) pemutusan hubungan diplomatik,
4) pengurangan proteksi ekonomi,
5) pengurangan tingkat kerja sama,
6) pemboikotan produk ekspor,
7) embargo ekonomi.

Demikian Upaya Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional, yang bisa bagikan biar bermanfaat.