Kasus Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Di Indonesia

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Indonesia – berbagi. Untuk pembahasa ini akan menuliskannya satu persatu.

Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

Kita tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga kalian pernah didatangi pengemis yang meminta dukungan kepada kalian. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung, lantaran tidak sanggup mendapat haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara, contohnya pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapat pendidikan, sehingga mereka menjadi putus sekolah dan kesudahannya mereka sanggup saja menjadi anak jalanan.

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak sanggup menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akhir dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya kemiskinan yang masih menimpa sebagaian masyarakat Indonesia, penyebabnya sanggup dari pemerintah ketika aktivitas pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau sanggup juga disebabkan oleh sikap warga negara sendiri yang malas untuk bekerja atau tidak memiliki keterampilan, sehingga mereka hidup di garis kemiskinan.

Contoh Kasus Pelanggaran Hak Warga

a. Proses penegakkan aturan masih belum optimal dilakukan, contohnya masih terjadinya kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum pegawanegeri penegak aturan terhadap para pelanggar aturan dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam aturan dan pemerintahan dan wajib menjunjung aturan dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, belum sepenuhnya dilaksanakan.

b. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Semakin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi insan menyerupai pembunuhan, pemerkosan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya, padahal Pasal 28 A – 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin keberadaan Hak Asasi Manusia.

d. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, contohnya penyerangan daerah peribadatan, padahal Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat berdasarkan agamanya dan kepercayaannya itu.

e. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

f. Pelanggaran hak cipta, contohnya peredaran VCD/DVD bajakan, sikap plagiat dalam menciptakan sebuah karya dan sebagainya.

Contoh-contoh yang diuraikan di atas menunjukan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara itu dikarenakan adanya kelalaian dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal-hal tersebut apabila tidak segera diatasi sanggup mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang

dilaksanakan.

Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Selain kasus – kasus pelanggaran hak warga negara, maka warga negarapun banyak yang mengikari kwajibanya sebagai warga negara. Seperti pada pembahasn berikut ini.

Kita tentunya sering membaca slogan “orang bijak taat pajak”. Slogan singkat memiliki makna yang sangat dalam, yaitu seruan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya, salah satunya yaitu membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya menyerupai taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, bela negara dan sebagainya. 

Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya aktivitas pembangunan di negara ini serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian dan sebagainya.

Pada kenyataannya, dikala ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajibankewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara negara banyak yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undangundang. Pengingkaran tersebut biasanya disebakan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya

sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan.

Selain itu, rendahnya kesadaran aturan warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara.

Contoh Kasus Pengingkaran kewajiban warga negara

Contoh Kasus Pengingkaran kewajiban warga negara berbagai bentuknya, mulai dari sederhana hingga yang berat, diantaranya adalah:

a. Membuang sampah sembarangan.

b. Melanggar aturan berlalu lintas, contohnya tidak menggunakan helm, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu kemudian lintas, tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan sebagainya.

c. Merusak fasiltas negara, contohnya mencorat-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telpon, dan sebagainya.

d. Tidak membayar pajak kepada negara, menyerupai Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebaganya.

e. Tidak berpartisipasi dalam perjuangan pertahanan dan keamanan negara, contohnya absen dari kegiatan siskamling.

Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara eksklusif terhadap pemenuhan hak warga negara.

Demikian tentang Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara di Indoensia, supaya bermanfaat.