Hak Dan Sumber Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan kawasan akan terealisasi secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pertolongan sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Besarnya diubahsuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang menempel pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada kawasan menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapat sumber keuangan sebagai berikut.

Silahkan simak juga Pungsi Peraturan Daerah

Hak Keuangan Daerah

1) Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan.

2) Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi kawasan serta hak untuk mendapat bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di kawasan dan dana perimbangan lainnya.

3) Hak untuk mengelola kekayaan kawasan dan mendapat sumbersumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara yaitu sebagai bab dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah kawasan untuk mengelola keuangan kawasan dan mewakili pemerintah kawasan dalam kepemilikan kekayaan kawasan yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala kawasan (gubernur/bupati/wali kota) yaitu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kawasan dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kawasan sebagai bab dari kekuasaan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala kawasan melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan kawasan kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian, pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kawasan menempel dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Sumber pendapatan atau keuangan kawasan terdiri atas sumber sumber keuangan berikut.

Sumber Keuangan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD), yang mencakup hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan kawasan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan yang mencakup dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

3. Pendapatan kawasan lain yang sah.

Pemerintah kawasan sanggup melaksanakan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama pemerintah sentra sehabis memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah kawasan sanggup melaksanakan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik swasta. Pemerintah kawasan sanggup mempunyai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan pembubarannya ditetapkan dengan perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Anggaran pendapatan dan belanja kawasan (APBD) yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan kawasan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan kawasan dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari hingga dengan tanggal 31 Desember. 

Kepala kawasan mengajukan rancangan perda perihal APBD disertai klarifikasi dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan perda provinsi perihal APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur perihal klasifikasi APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat tiga hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. 

Rancangan perda kabupaten/kota perihal APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota perihal klasifikasi APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling usang tiga hari disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan kawasan dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas kawasan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. 

Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan kawasan diatur lebih lanjut dengan perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Demikian yang sanggup bagikan tentang Hak dan Sumber Keuangan Daerah, supaya bermanfaat.

Silahkan simak juga Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat