Inilah Bentuk Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Politik Di Indonesia

Inilah Bentuk Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik.

Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh Verba, yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik yakni kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak eksklusif bertujuan untuk mensugesti seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Partisipasi politik yakni kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara inpidu maupun kolektif, atas dasar harapan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, semoga keputusan tersebut menguntungkannya.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai majemuk bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif hingga pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik meruapakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik.

Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat sanggup disebut masyarakat politik bila masyarakat tersebut telah mempunyai ciri-ciri tertantu yaitu sebagai berikut.

Ciri – Ciri Masyarakat Politik

1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah.
2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat.
3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan.
4. Memilki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat.
5. Memahami warta dasar wacana siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja.
6. Dapat mendapatkan perbedaan pendapat.
7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa.
8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya.
9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam banyak sekali bidang kehidupan.
10. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara memahami, menyadari dan melakukan sikap dan sikap yang seseuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara.
11. Patuh terhadap aturan dan menegakkan supremasi hukum.
12. Membangun budaya politik yang demokratis.
13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan.
14. Mengawasi jalannya pemerintahan semoga tertata dengan baik.
15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan sikap yang mencerminkan cinta tanah air.

Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan acara yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara, dalam bentuk institusi formal (DPR) ataupun informal (partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan).

Partisipasi politik sanggup terwujud dalam bentuk sikap anggota masyarakat. Partisipasi dan sikap politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut yakni pola partisipasi dan sikap politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Di Lingkungan Sekolah

Setiap siswa sanggup menampilkan pola sikap politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi eksklusif melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler menyerupai Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.

2) Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti.

3) Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.

Dalam pelaksanaan demokrasi tidak eksklusif siswa sanggup memberikan aspirasi dan pendapatnya melalui anjuran dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang sanggup ditempuh yakni dengan menciptakan artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya. Supaya sikap politik yang ditampilkan mencerminkan sikap politik yang sesuai aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuanketentuan atau norma-norma sebagai berikut :
1) Pancasila.
2) Undang-Undang Dasar RI 1945
3) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 wacana Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
4) Tata tertib siswa, dan sebagainya.

Di Lingkungan Masyarakat

Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi eksklusif sanggup ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Forum warga.
2) Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya.
3) Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya.

Warga masyarakat sanggup menampilkan sikap politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak eksklusif melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara verbal ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa menyerupai koran, majalah dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan sikap politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma sebagai berikut :
1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945.
2) Peraturan perundang-undangan yang terkait, contohnya undang-undang HAM, undang-undang parpai politik dan sebagainya.
3) Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, menyerupai peraturan RT-RW, Peraturan Desa dan sebagainya.
4) Norma-norma sosial yang berlaku.

Di Lingkungan Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap politik yang sanggup kita tampilkan secara eksklusif di antaranya yakni sebagai berikut:
1) Pemilihan umum untuk menentukan anggota legislatif dan presiden.
2) Pemilihan kepala tempat secara eksklusif (Pilkada).
3) Aksi demonstrasi yang tertib, hening dan santun.

Perilaku politik yang tidak eksklusif sanggup diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Supaya sikap yang ditampilkan mencerminkan sikap politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut:

1) Pancasila.

2) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

3) Undang-Undang menyerupai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 wacana Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 wacana Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 wacana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang- Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 wacana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 wacana Partai Politik, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 wacana Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan sebagainya.

4) Peraturan Pemerintah.

5) Keputusan Presiden.

6) Peraturan daerah.

Berbagai bentuk partisipasi dan sikap politik di atas merupakan tugas serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di indonesia. Peran aktif warga negara juga sanggup dilakukan dalam banyak sekali aspek lainnya menyerupai dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam banyak sekali aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya sanggup memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Demikian wacana Bentuk Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia, semoga bermanfaat.