Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Uud Nri Tahun 1945

Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. .
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang hingga pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor
42 Tahun 2014 perihal MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 perihal Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 perihal Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 perihal Komisi Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 perihal BPK, Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam forum tinggi negara Indonesia ialah sebagai berikut.

Kekuatan Suprastruktur Politik dalam Lembaga Tinggi Negara Indonesia

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Presiden/Wakil Presiden
5. Mahkamah Agung
6. Mahkamah Konstitusi
7. Komisi Yudisial
8. Badan Pemeriksa Kekuangan

Kedelapan forum negara di atas merupakan kekuatan utama dalam supra-struktur politik negara kita. Secara skematik sanggup digambarkan sebagai berikut.

Secara garis besar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kiprah dan wewenang forum negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia ialah sebagai berikut.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

  1. Anggota MPR terdiri dari dewan perwakilan rakyat dan DPD (Pasal 2 (1) Undang-Undang Dasar 1945).
  2. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4x jumlah provinsi anggota DPD (UU Nomor 22 tahun 2003).
  3. MPR ialah forum tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan forum tertinggi negara.
  4. Tugas dan wewenang MPR ialah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wapres dan hanya sanggup memberhentikan Presiden dan Wapres dalam masa jabatannya berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
  5. MPR juga mempunyai hak dan kewajiban ibarat diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2003 perihal Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Presiden

a. Presiden dan wakil presiden dipilih pribadi oleh rakyat dalam satu pasangan calon (Pasal 6 A ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945).

b. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

c. Kekuasaan presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 :

  1.  Membuat Undang-Undang bersama dewan perwakilan rakyat (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20)
  2. Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2))
  3. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, bahari dan udara (Pasal 10)
  4. Menyatakan perang, menciptakan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan dewan perwakilan rakyat (Pasal 11)
  5. Menyatakan keadaan ancaman (Pasal 12)
  6. Mengangkat dan mendapatkan duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat (Pasal 13)
  7. Memberi pengampunan sanksi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat (1))
  8. Memberi amnesti dan pembatalan dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat (Pasal 14 ayat (2))
  9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)
  10. Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas menunjukkan pertimbangan dan pesan yang tersirat kepada presiden (Pasal 16)
  11. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17)
  12. Mengajukan RUU APBN (Pasal 23)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

  1. Anggota dewan perwakilan rakyat dipilih melalui Pemilu (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945).
  2. Fungsi dewan perwakilan rakyat ialah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945).
  3. Hak anggota dewan perwakilan rakyat ialah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20 A ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945).
  4. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak memberikan usul/pendapat dan hak imunitas (Pasal 20 A ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

a. BPK merupakan forum yang bebas dan berdikari dengan kiprah khusus untuk menyidik pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945).

b. Hasil investigasi BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945).

Mahkamah Agung (MA)

a. MA merupakan forum negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945).

b. MA membawahi peradilan di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945).

c. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan aturan dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945).

Mahkamah Konstitusi

a. Mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan :

1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

2) Memutus sengketa kewenangan forum negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

3) Memutus pembubaran partai politik.

4) Memutus hasil perselisihan perihal Pemilu (Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)

5) Memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wapres berdasarkan Undang-Undang Dasar (Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945).

b. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan orang, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan dewan perwakilan rakyat dan tiga anggota diajukan Presiden.

Komisi Yudisial (KY)

a. KY ialah forum berdikari yang dibuat Presiden atas persetujuan dewan perwakilan rakyat (Pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945).

b. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan sikap hakim (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

a. DPD merupakan bab keanggotaan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi.

b. DPD merupakan wakil-wakil provinsi.

c. Anggota DPD berdomisili di tempat pemilihannya, selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (UU Nomor 22 tahun 2003).

d. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi tempat dan yang berkaitan dengan daerah.

Demikian tentang Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, agar bermanfaat.

Sumber:

BSE.MAHONI