Sistem Nilai Dalam Pancasila

Sistem Nilai dalam Pancasila

Sistem Nilai dalam Pancasila-MaoiliOka membuatkan catatan. Setelah sebelumnya membuatkan catatan perihal Lembaga non keperintahan silahkan sanggup di simak. Kali ini ingin aneka macam catatan tetang Sistem nilai dalam pancasila.
Sistem secara sederhana sanggup diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita berbicara perihal sistem nilai berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bantu-membantu menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai ialah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat perihal apa yang dipandang baik.

Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral (nilai kebaikan) dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak.

Nilai-Nilai Pancasila dijabarkan dalam setiap peraturan perundangundangan yang telah ada,
baik itu ketetapan, keputusan, kebijakan pemerintah, programprogram pembangunan dan peraturan-peraturan lain yang pada hakikatnya merupakan pembagian terstruktur mengenai nilai-nilai dasar Pancasila.

Implementasi Pancasila

Pancasila yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang

mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. 

Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk ratifikasi bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa usaha Bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud.

Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dihentikan meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini memperlihatkan adanya ratifikasi bahwa manusia, terutama penyelenggara negara mempunyai keterpautan kekerabatan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan kiprah sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. 

Hubungan antara insan dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama tersebut bahwasanya sanggup menawarkan rambu-rambu semoga tidak melaksanakan pelanggaran-pelanggaran, terutama dikala beliau harus melaksanakan korupsi, penyelewengan harta negara, dan sikap negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam keyakinan good governance yang selama ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masa kini. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus menjadi nilai lokalitas bagi Bangsa Indonesia yang seharusnya sanggup teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan. 

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Persatuan Indonesia, dan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam permusayaratan perwakilan merupakan citra bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai ratifikasi terhadap sisi kemanusian dan keadilan (fairness) yang nondiskriminatif; demokrasi menurut musyawarah dan transparan dalam menciptakan keputusan; dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nilai-nilai itu bahwasanya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. 

Tiga nilai utama yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tersebut di atas harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanisfestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. 

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam menawarkan pelayanan kepada masyarakat semoga tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan semoga tidak melaksanakan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan.

Baiklah demikian catatan kecil yang sanggup bagikan semoga bermanfaat selanjutnya akan menulsikan tentang Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.