Juknis / Petunjuk Teknis Bos Sd / Smp Tahun 2015

JUKNIS / PETUNJUK TEKNIS BOS SD / Sekolah Menengah Pertama TAHUN 2015 BOS yaitu jadwal pemerintah yang intinya yaitu untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana jadwal wajib belajar.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 wacana Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia yaitu biaya untuk materi atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak eksklusif berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan didanai dengan dana BOS. Secara detail jenis acara yang boleh didanai dari dana

Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum jadwal BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib berguru 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Secara khusus jadwal BOS bertujuan untuk:

  1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
  2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
  3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Sasaran Program dan Besar Bantuan Dana BOS SD/SMP tahun 2015

 yaitu jadwal pemerintah yang intinya yaitu untuk penyediaan pendanaan biaya oper JUKNIS / PETUNJUK TEKNIS BOS SD / Sekolah Menengah Pertama TAHUN 2015Sasaran jadwal BOS yaitu semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/ SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dengan mempertimbangkan bahwa biaya operasi sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik, besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan menjadi dua kelompok sekolah sebagai berikut.

1. Sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 60, baik untuk SD/SDLB maupun SMP/SMPLB/Satap. BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung menurut jumlah peserta didik dengan ketentuan:

a. SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun b. SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun

2. SD/SDLB/SMP/SMPLB/Satap dengan jumlah peserta didik di bawah 60 (sekolah kecil)
Bagi sekolah setingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 akan diberikan dana BOS sebanyak 60 peserta didik. Kebijakan ini dimaksudkan biar sekolah kecil yang berada di tempat terpencil/terisolir atau di tempat tertentu yang keberadaannya sangat diharapkan masyarakat, tetap sanggup menyelenggarakan pendidikan dengan baik.

Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memunculkan sekolah kecil yang baru. Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah-sekolah dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Sekolah swasta yang memutuskan standar iuran/pungutan mahal; atau
  2. Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar alasannya yaitu tidak berkembang, sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain di sekitarnya; atau
  3. Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut.

Sekolah kecil yang mendapatkan kebijakan alokasi minimal 60 peserta didik yaitu sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. SD/SMP/Satap yang berada di tempat terpencil/terisolir yang pendiriannya telah didasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Daerah terpencil/terisolir yang dimaksud yaitu tempat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; atau
  2. SDLB dan SMPLB; atau
  3. Sekolah di tempat kumuh atau tempat pinggiran yang peserta didiknya tidak sanggup tertampung di sekolah lain di sekitarnya; dan
  4. Bersedia membebaskan iuran bagi seluruh siswa.

Agar kebijakan khusus ini tidak salah sasaran, maka prosedur dukungan perlakuan khusus ini mengikuti langkah sebagai berikut:

  1. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota memverifikasi sekolah yang akan mendapatkan kebijakan khusus tersebut;
  2. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota merekomendasikan sekolah kecil akseptor kebijakan khusus dan mengusulkannya kepada Tim Manajemen Provinsi dengan dilampiri daftar sekolah menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
  3. Tim Manajemen BOS Provinsi memutuskan alokasi bagi sekolah kecil menurut surat rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Tim Manajemen BOS Provinsi berhak menolak rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota apabila ditemukan fakta/informasi bahwa rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Jumlah dana BOS yang diterima sekolah dalam kelompok ini adalah:

  1. SD = 60 x Rp 800.000,-/tahun = Rp 48.000.000,-/tahun
  2. SMP/Satap = 60 x Rp 1.000.000,-/tahun = Rp 60.000.000,-/tahun

Khusus untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), terdapat 3 (tiga) kemungkinan yang terjadi di lapangan:

  1. SDLB yang berdiri sendiri tidak menjadi satu dengan SMPLB, dana BOS yang diterima sebesar = 60 x Rp 800.000,- atau sejumlah Rp 48.000.000,-/tahun.
  2. SMPLB yang berdiri sendiri tidak menjadi satu dengan SDLB, dana BOS yang diterima sebesar = 60 x Rp 1.000.000,- atau sejumlah Rp 60.000.000,-/tahun.
  3. SLB dimana SDLB dan SMPLB menjadi satu pengelolaan, dana BOS yang diterima sebesar = 60 x Rp 1.000.000,- atau sejumlah Rp 60.000.000,-/tahun.

Jumlah dana BOS untuk SMPT tetap didasarkan jumlah peserta didik riil alasannya yaitu pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan sekolah induk.

Sekolah yang memperoleh dana BOS dengan perlakuan khusus ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

  1. Harus memberitahukan secara tertulis kepada orang renta peserta didik dan memasang di papan pengumuman jumlah dana BOS yang diterima sekolah;
  2. Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima;
  3. Membebaskan iuran/pungutan dari orang renta siswa.

Uraian di atas yaitu sebagian kecil dari Juknis BOS tahun 2015, untuk lebih lengkapnya anda sanggup download melalui link di bawah ini;

Download juknis BOS SD-SMP tahun 2015

Untuk juknis Bos dalam bentuk word, silahkan sanggup download dibawah ini :

Juknis BOS tahun 2015 Dalam Word

Udate :

Juknis BOS tahun 2016

Demikian informasi singkat dari dlishdessert.com mengenai juknis BOS SD/SMP tahun 2015,semoga sanggup membantu anda dalam melaksanakan kiprah memanajemen dana BOS sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. terimakasih